Skenario Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala Mikro di tingkat Desa dan RT di Kecamatan Parindu

Koordinasi Lintas Sektor Satgas Covid-19 Kec.Parindu

Berpedoman kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2021 tanggal 19 April 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengedalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019, Peraturan Bupati Sanggau Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disesase 2019 di Kabupaten Sanggau, Surat Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Kalimantan Barat Nomor 445/3396/DINKES-YANKES.C tanggal 19 April 2021 Perihal Penanganan Peningkatan Kasus COVID-19, Surat Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Sanggau Nomor: 360/250/BPBD-PK/2021 tanggal 20 April 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro.

Penetapan zonasi penyebaran Covid-19 dalam PPKM Mikro tingkat RT dalam 1 (satu) Desa ditetapkan dalam rentang waktu 7 (tujuh) hari sejak di berlakukannya PPKM berskala Mikro, berikutnya dengan kriteria sebagai berikut:

Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus Covid-19 di satu RT, maka skenario pengedalian dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;

Zona Kuning dengan kritera jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;

Zona Orange dengan kriteria jika terdapat 3 (riga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan

Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakukan PPKM tingkat RT yang mencakup: menemukan kasus suspek dan pelacakan kontrak erat; melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat; menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya, kecuali sektor esensial; melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang; membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20.00 WIB; dan meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

Bahwa PPKM berskala mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Kepala Desa, Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Posyandu, Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping Desa, Tenaga Kesehatan, Karang Taruna serta relawan lainnya di tingkat Desa.

Posko PPKM berskala mikro memiliki 4 (empat) fungsi sebagai berikut: pencegahan, penanganan, pembinaan; dan pendukung pelaksanaan penanganan Covid-19 di tingkat Desa dimana Posko PPKM berskala mikro setiap Desa dalam melaksanakan fungsinya berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 Tingkat Kecamatan.

Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko tingkat Desa di bebankan pada Dana Desa dan dapat di dukung dari sumber pendapatan desa lainnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

Posko tingkat Desa diketuai oleh Kepala Desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Perangkat Desa, Lembaga Pemasyarakatan Desa (LKD), Lembaga Adat Desa (LAD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Mitra Desa lainnya.

PPKM berskala mikro terdiri dari: melakukan pengaturan pemberlakukan pembatasan: kegiatan restoran (makan/minum ditempat sebesar 50% (lima puluh persen) dan untuk layanan makanan melalui pesan antar/dibawa pulang tetap di izinkan sesuai jam operasional restoran dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat dan pembatasan jam operasional untuk pusat pembelanjaan sampai dengan pukul 21.00 wib dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat, mengizinkan tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat, kegiatan fasilitas umum diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas sebesar 50 % (lima puluh persen) sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada), dan kegiatan seni, sosial dan budaya yang dapat menimbulkan  kerumunan diizinkan dibuka maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

Mengintensifkan disiplin protokol kesehatan dan upaya penanganan kesehatan (membagi masker dan menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun dan/atau hand sanitizer, menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan), disamping itu memperkuat kemampuan tracing, sistem dan manajemen tracing, penyembuhan (treatmen) termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (rumah karantina) sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan Covid-19, selama bulan Ramadhan dan menjelang hari raya idul Fitri 1442 H/ Tahun 2021 maka

Kepala Desa melakukan sosialisasi dan peniadaan Mudik lebaran Hari Raya Idul Fitri 1442 H / Tahun 2021 kepada warga masyarakat dan masyarakat perantau yang berada di wilayahnya:

apabila terdapat pelanggaran terhadap hal tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas maka dilakukan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dalam hal terdapat masyarakat yang melakukan perjalanan lintas provinsi/kabupaten/kota tanpa memiliki dokumen administrasi perjalanan tertentu sebagaimana diatur oleh Pemerintah selama Bulan Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442H/Tahun 2021, maka kepala Desa melalui Posko Desa menyiapkan tempat karantina mandiri selama 5 x 24 jam dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, dan biaya karantina dibebankan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota.

dalam hal masyarakat yang akan melakukan perjalanan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka harus menunjukan dokumen administrasi perjalanan tertentu/ surat izin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dengan tanda tangan basah/tanda tangan elektronik dan identitas diri calon pelaku perjalanan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *